Parodi Ruang Dungu, Mudik, Pulang Kampung dan Pasien Corona

BuzzeRp Berusaha Mengubah Definisi "Mudik" di Wikipedia Dengan Menghilangkan Kata "Pulang Kampung"

Beritaislam - MELIHAT wawancara Najwa Shihab dengan Presiden Jokowi di acara 'Mata Najwa", saya sungguh tertarik. Di mana sosok Presiden memberikan arti mudik dan pulang kampung secara baik, menurut pemahamannya ketika menjawab pertanyaan Najwa Shihab. Pernyataan tersebut menjadi lebih menarik, karena menjadi viral dan banyak interpretasi liar muncul dan berdampak positif bahkan sampai yang negatif.


Pertanyaan kita adalah bagaimana manajemen di Istana Kepresidenan itu memberikan masukan yang jelas dan terukur?

Sebab setiap pernyataan yang keluar dari mulut Presiden sangat bermakna dan memiliki implikasi yang positif dan mencerahkan. Bukan justru menjadi candaan rakyat lewat media sosial. Hal itu adalah menjadi sebuah parodi besar di sebuah negara besar.

Sepertinya kita berada di "negeri dagelan" di mana seluruh pejabatnya banyak memberikan pernyataan di luar akal sehat, dan pejabatnya tidak memiliki kapasitas narasi yang cukup terhadap bidangnya.

Lihat saja dari setiap kata atau kalimat yang keluar dari pejabat Istana tidak berdampak pada hal yang positif. Melainkan sebuah dagelan atau hujatan, hinaan, bahkan pem-bullyan terhadap pejabat tersebut. Hal itu terjadi, karena pejabatnya banyak asal berkomentar yang tidak masuk di akal sehat rakyat kebanyakan.

Sedih memang, tapi apa mau dikata. Sepertinya tidak ada koordinasi yang jelas antara pejabat satu dengan yang lainnya. Bahkan pidato saja bisa diralat oleh jubir Presiden, Mensesneg, dan Menko. Dan itu sangat memalukan sebagai sebuah negara.

Parodi Pejabat

Parodi (sering disebut juga plesetan) dalam penggunaan yang umum, artinya adalah suatu hasil karya yang digunakan untuk memelesetkan, memberikan komentar atas karya asli, judulnya, ataupun tentang pengarangnya dengan cara yang lucu atau dengan bahasa satire.

Dari istilah di atas seharusnya kita bisa belajar dengan itu semua, sepertinya pejabat di Istana lebih memberikan pesan yang jauh dari persoalan dan tidak sampai, bahkan lebih membingungkan rakyat. Sebagaimana yang dikatakan oleh Linda Hutcheon seorang teoris literatur (2000:7) puts it, "parody, is, not always at the expense of the parodied text." Karena selalu berada di luar logika kita, hal itulah yang membuat kelucuan tersendiri.

Satu contoh yang paling dekat dalam ingatan kita, dalam wabah virus Covid-19 yang ada orang sakit karena kena virus Covid-19 atau sehat. Tetapi yang ada di Indonesia adalah ODP, PDP, dan lain sebagainya. Seolah-olah yang menyandang gelar di atas adalah orang berbahaya.

Jadi wajar kalau rakyat merasa malu kalau terkena dan tidak mau memberitahukan kepada instasi kesehatan dan tertutup. Hal itu juga mengikuti contoh para pejabat Istana yang terkena virus covid 19, (kecuali Budi Karya, menteri perhubungan)? Karena sudah terlanjur beredar videonya ketika rapat terbatas menteri, yang di sampingnya Panglima TNI, yang sampai sekarang juga tidak pernah muncul, semoga sehat dan baik-baik saja.

Sejak awal virus Covid-19 merebak di seluruh dunia, hanya pejabat Indonesia yang celometan terhadap wabah itu. Dari menyepelekan masalah sampai memiliki obat penangkalnya. Ternyata celometan para pejabat tidak memberikan dampak positif bagi rakyat. Yang ada rakyat pada waswas, takut, dan tidak memiliki kepercayaan diri.

Itulah sebabnya ketika Gubernur DKI membuat Instruksi Gubernur, dibantah habis oleh Menkes, Menkopolhukam, dan para buzzer. Sepertinya Instruksi Gubernur telah merusak popularitas Istana. Padahal dua hari berikutnya ada 2 warga yang terjangkit virus Covid-19 asal Depok dan diumumkan Presiden, didampingi Menkes.

Hal lain yang lebih tegas adalah ketika Walikota Tegal mengumumkan Karantina Wilayah, lalu dihujat, di-bully oleh pejabat Istana dan para buzzer. Sepertinya kalau ada yang melangkah lebih maju, karena punya inisiatif selalu dianggap melawan atau berbahaya bagi pemerintah pusat.

Padahal kepala daerah wajib memberikan perlindungan kepada rakyatnya. Bukan hanya pada negara saja.

Yang menarik adalah ketika Gubernur DKI sedang menyiapkan PSBB yang dikeluarkan oleh Presiden, di sisi lain Presiden justru membagi-bagikan sembako di Jakarta dan Bogor, padahal dalam kondisi social distancing. Yang lebih lucu lagi ketika ojol tidak boleh menaikan penumpang, tapi digugurkan oleh keputusan Menhub dan boleh menaikan penumpang.

Begitu juga dengan KRL yang tetap beroperasi dan bus antarprovinsi bisa bebas leluasa di jalan keluar masuk terminal. Bahkan TKA asal China berdatangan dari berbagai bandara. Sampai 500 ribu TKI akan pulang dilarang, tapi ada pejabat justru membela TKA asal Cina masuk ke Indonesia.

Hal lain yang menggelegar adalah mundurnya Staf Khusus milenial Presiden, yang notabene adalah tambahan tersendiri dari dalam Istana. Sebab di dalam pidatonya, Presiden mengatakan bahwa memilih staf khususnya adalah anak-anak milenial untuk membantu pekerjaannya dengan cepat dan tepat.

Akan tetapi di tengah perjalanan waktu dia melakukan kesalahan administrasi dengan menyebar surat ke kecamatan yang kebetulan ada perusahaannya, hal itu terus terbuka bahwa dialah pemilik ruang guru yang sahamnya dikuasai oleh orang asing. Sehingga menjadi viral di media sosial.

Dari hal di atas, saya jadi teringat dengan beberapa Parodi Hiburan di televisi. Sebab sepertinya pejabat negara ini sedang memainkan parodinya terhadap rakyatnya. Judul parodi di ruang dungulah --pinjam istilah Rocky Gerung, yang terjadi sekarang ini. Karena seluruh kebijakan dan perilaku pejabat tak pernah sejajar dengan gaji dan jabatannya.

Wajar kalau saya jadi ingat seorang kritikus lainnya, Simon Dentith (2000: 9), yang mengartikannya sebagai "any cultural practice which provides a relatively polemical allusive imitation of another cultural production or practice."

Semoga saja Parodi ini segera berakhir dengan bahasa "sudahlah pak, Anda lelah dan tidak sanggup lagi sepertinya". Karena negara ini masih punya masa depan yang lebih baik dan besar dengan semangat perubahan yang lebih besar dan mendasar.

Himawan Sutanto
Pemerhati Budaya Politik 

[beritaislam.org]

Berbagi :