DPR Dukung Jokowi Gandeng Didi kempot Sebar Nilai Pancasila

Komisi X DPR Apresiasi Ide Jokowi Gandeng Didi Kempot Sebar Nilai Pancasila. Dikabarkan, Jokowi ingin kembali menggaungkan implementasi Pancasila ke generasi muda melalui berbagai media salah satunya melalui lirik lagu Didi Kempot.

Wakil Ketua Komisi X F-PKS Abdul Fikri Faqih mengapresiasi ide Jokowi itu. Menurut Fikri, sangat bagus bila Presiden punya gagasan seperti itu, agar seniman dan lagu-lagu kita tidak jauh dari nilai-nilai kebangsaan, Pancasila. (3/12/2019).


Abdul juga menyarankan agar Jokowi juga memakai media hiburan dan pengajian untuk menyisipi narasi pentingnya pancasila sebagai ideologi negara. Tak hanya itu, menurut Abdul semua tempat ibadah juga bisa membantu menyebarkan nilai-nilai pancasila.

"Bahkan Presiden bisa menggunakan sarana hiburan dan pengajian ya berkembang di masyarakat. Kalau perlu (agar tidak) terkesan pemerintah ini represif dengan melarang atau membatas batasi, lebih baik titip pesan nilai pancasila juga disampaikan lewat jemaat injil di Gereja, kajian Hindu Budha di kuil, vihara dan klenteng, majlis taklim dan pengajian-pengajian yang sudah jadi budaya di kalangan umat Islam," ujarnya.

Ah lagunya banyak gaya saja anggota DPR ini, mirip Jokowi yang kebanyakan gaya. Ga usah berkoar bicara Pancasila, apalagi sewa Didi kempot jika kebijakan negara zalim terhadap rakyat.

Sederhana saja, jika memang mau mengimplementasikan nilai Pancasila, kembalikan Habib Rizq Syihab (HRS)  ke indonesia, demi sila persatuan Indonesia. Dahulu, mega menolong Prabowo yang keleleran diluar negeri. Sekarang, semestinya Jokowi juga bisa memulangkan HRS yang terlantar di Saudi.

Lagipula, apa pula ide anggota DPR ini, membawa dukungan untuk Didi kempot mengimplementasikan Pancasila. Mau implementasi dengan nyanyi-nyanyi ? Joget-joget ? Mencampur pengajian dengan selingan joget-joget dan dangdutan ? Mirip kampanye partai politik ?

Sudahlah, rakyat ini sudah muak dengan kelakuan Pemerintah dan DPR yang kebanyakan wacana. Kalau rakyat berwacana itu wajar, karena tak punya kekuasaan, tak punya kewenangan.

Namun menjadi aneh, jika Pemerintah, DPR, yang punya kekuasan masih berwacana. Sekarang saya tanya, apa sikap DPR terhadap kasus HRS ? Apa itu implementasi nilai Pancasila DPR yakni mendiamkan kebijakan Pemerintah yang menelantarkan warga negaranya ? Katanya DPR itu untuk mengontrol eksekutif ? Wakil rakyat ? Rakyat yang mana ?

Rusaknya suatu bangsa itu karena pemimpin dan penguasanya terlalu banyak wacana. Katanya semboyannya kerja, kerja, kerja ? Kalau mau implementasi nilai persatuan Indonesia yang ada ada sila ketiga Pancasila, ayo segera pulangkan HRS ? Kerja sonoh, jangan sesumbar wacana Pancasila melulu, bosan tau.

Sikap Pemerintah dan negara yang abai pada nasib warga negaranya, memelihara dendam dan keterbelahan, tak menginginkan persatuan Indonesia dengan terus menerapkan politik isolasi terhadap HRS, menjadi bukti semburan ujaran Pancasila dari rezim itu omong kosong saja. Celakanya, DPR justru menjadi alat legitimasi pencitraan rezim zalim. [].

Berbagi :