Tanggapan Warga Muslim Atas Pernyataan Natalius Pigai Terkait Pendatang di Papua

MELURUSKAN 14 PERNYATAAN NATALIUS PIGAI TERKAIT PENDATANG DI PAPUA

Oleh: Muhammad Ja'far Abdullah, Khadim MT Ar Rijaal Imaduddiin, Sorong Papua Barat

Ada 14 poin pernyataan Natalius Pigai (mantan Komisioner Komnas HAM) di medsos terkait Papua yang menurut saya perlu dikomentari untuk meluruskan permasalahan. Ke-14 poin dimaksud sebagai berikut.


Pertama,
"58 tahun hidup dalam nestapa, ratusan ribu orang Papua dibantai didasari atas kebencian rasisme terhadap bangsa Papua yang berkulit hitam dan rambut kriting."

Komentar:
NP menjeneralisir seolah dalam 58 tahun (sejak masa Soekarno-Jokowi) terus terjadi pembantaian terhadap orang Papua.

Yang sebenarnya terjadi adalah konflik di awal integrasi Papua ke dalam NKRI yang memang menelan korban. Dikarenakan memang ada sebagian orang yang bersedia bergabung dengan NKRI dan sebagian lagi tidak bersedia.

Kemudian sempat terjadi daerah operasi militer (DOM) di awal masa Soeharto, namun itu pun karena ada pergerakan bersenjata dari mereka yang tidak mau bergabung dengan NKRI.

Era tahun 1980-an hanya beberapa kasus saja bentrok pemerintah dengan OPM.

Era 1990-an situasi aman, bahkan proyek transmigrasi ke pelosok-pelosok pedalaman Papua bisa berjalan dengan baik.

Klaim bahwa ada kebencian karena warna kulit dan model rambut, ini provokasi luar biasa. Sejak lahir hingga besar saya tinggal di tengah-tengah komunitas suku yang heterogen. Tidak pernah bahasa-bahasa rasisme keluar dalam pergaulan sehari-hari.

Yang ada justru yang menjadi kebiasaan orang Papua adalah berbicara dengan kosa kata kebun binatang. Maaf, kata-kata “anjing”, “babi”, itu bahasa sehari-hari dan bukan tabu untuk diucapkan. Dari anak kecil sampai orang tua semua biasa bicara begitu.

Banyak bahkan orang pendatang yang mengadopsi orang Papua untuk dijadikan anak, disekolahkan, dicarikan kerja, dan lain sebagainya. Termasuk orang tua saya, banyak menyekolahkan orang Papua hingga ke perguruan tinggi.

Rukun dan damai, itu kondisi yang ada.

Kedua, 
"Kata-kata yang mengandung kekerasan verbal dengan sebut monyet, kera, gorila, bahkan kete, telah lama diterima orang Papua. Pelakunya tidak hanya rakyat sipil biasa tetapi justru dilakukan oleh aparat negara baik di Papua maupun di luar Papua. Makin lama pendatang bersikap, perilaku dan berbuat rasis dan dibalas dengan sikap segregatif rakyat Papua sebagai ungkapan sakit hati."

Komentar:
Justru yang membuat jarak pertama kali adalah orang Papua dengan tuntutan otonomi khusus (Otsus) di era Gus Dur.

Sejak Otsus keluar, mulailah OPM berulah. Istilah "menjadi tuan di tanah sendiri" terus diopinikan. Berbagai hak istimewa dengan alasan "putra daerah" justru membuat jurang di tengah masyarakat.

Sekali lagi, bahasa-bahasa monyet, kera, gorila, kete, itu bahasa-bahasa yang tidak dijadikan bahasa sehari-hari untuk menghina. Bahwa ketika marah terus misuh-misu, sebagaimana kebiasaan orang Jawa, misalnya, ya bahasa-bahasa tersebut keluar. Tapi hanya karena marah saja, bukan tujuan menghina sabagaimana diklaim NP.

Sama halnya dengan orang Papua yang memaki-maki menggunakan bahasa kebun binatang, juga dianggap lumrah, kebiasaan ketika marah, tetapi bukan untuk menghina. Makanya ketika mereka marah terus memaki-maki dengan bahasa begitu, orang pendatang ya biasa saja karena tahu bahwa itu kebiasaan mereka.

Ketiga,
“Lebih ironis lagi aparat intelijen, TNI dan Polri menjadikan kaum pendatang sebagai mitra, informan bahkan pasukan milisia. Secara sengaja atau tidak aparat menggiring pendatang, orang sipil tidak berdosa yang sedang mengadu nasib di tanah Papua sebagai kelompok milisia.”

Komentar:
Ini fitnah NP kepada orang pendatang.

Tidak ada rekrutmen masyarakat sipil menjadi milisi. Yang ada adalah sipil mendaftar jadi aparat, dan itu biasa. Tuduhan sipil jadi mata-mata, itu kasuistik dan hanya terjadi di era Soekarno dan awal-awal era Soeharto. Itu pun oknum, jadi tidak bisa dipukul rata semua pendatang. Fitnah keji ini.

Keempat,
"Pernahkah kita tahu bahwa di Wamena, pusat kota dan di daerah lainnya HIV/AIDS berkembang cepat mengancam kepunahan bangsa Papua Melanesia, bukan karena wanita-wanita Melayu penjaja seks komersial menjual diri di “lokalisasi”, karena memang tidak ada lokalisasi, tetapi mereka bikin gubuk-gubuk kecil di kios-kios dan rumah makan pendatang, di rumah makan; “Mas mau makan apa, daging mentah atau masak?”, daging mentah berdagang seks, daging masak artinya makanan. Itulah ilustrasinya jika orang asli Papua makan."

Komentar:
Seharusnya NP tahu, bahwa sejak dahulu di Wamena ada suatu kebiasaan tradisional yang disebut Pesek (Pesta Seks).

Pesek itu sebuah acara yang siapa pun boleh hadir di situ, selain bebas berpesta makan minum (biasanya dengan pesta bakar batu), mereka juga bebas memilih pasangan seksnya. Jadi, secara tradisi, kehidupan bebas itu sudah ada.

Nah, para pendatang yang datang ke Wamena khususnya dan Papua umumnya, rata-rata berniat untuk mencari kerja. Mereka bekerja sesuai dengan keahlian dan kebiasaan mereka.

Pemerintah tidak pernah melarang pelacur untuk datang ke Papua. Sehingga ketika para pelacur ini datang dan melanjutkan aktivitasnya di Papua, ya itu ibarat gayung bersambut dengan kebiasaan seks bebas yang ada.

Jadi, tidak benar bahwa HIV/AIDS adalah program genosida. Catatan yang ada di saya, mereka yang mengklaim bahwa HIV/AIDS adalah program genosida, tidak lain adalah aktivis OPM juga.

Kelima,
"Ketika terjadi aksi protes oleh orang Papua di pusat-pusat kota, aparat sering kali intai orang Papua dari rumah-rumah pendatang atau kios-kios dan rumah makan pendatang, seringkali memberondong peluru dari tempat-tempat ke arah orang Papua. Sudah terlalu banyak orang Papua mati karena pola ini. Cara-cara ini disaksikan oleh orang Papua, memang Papua ini kota-kota kecil semua terjadi kasat mata, terang benderang."

Komentar:
Yang ada justru orang pendatang yang jadi korban. Karena ketika mereka sudah kumpul-kumpul, kemudian minum minuman keras, yang berikutnya terjadi adalah perusakan, pemukulan, pemalakan, bahkan bisa sampai pembakaran kepada asset-aset orang pendatang.

Aparat justru seringkali diturunkan hanya bermodalkan rotan, paling banter peluru karet. Fitnah lagi NP.

Keenam, 
"Namun salah satu kelakuan yang tidak elok dipertontonkan para pendatang adalah di kala konflik atau cekcok mulut dengan orang Papua, para pendatang selalu meminta atau berlindung di balik laras senjata, mereka tidak menempuh jalur hukum, saya tidak pernah menemukan orang pendatang melapor atau mencari keadilan di pengadilan melawan orang Papua secara fair."

Komentar:
Ini fitnah yang luar biasa. Yang ada justru aparat selalu meminta jalan damai sebagai solusi.
.
Contoh yang baru saja terjadi misalnya. Di Sorong, ada pendatang yang motor, laptop, ponsel dicuri orang Papua. Setelah diusut oleh aparat, akhirnya ketemu pelakunya. Setelah ngobrol-ngobrol dengan kepala suku, justru si pendatang ini diminta bayar Rp 500 ribu kalau mau ambil motor yang dicuri. Aneh??? Iyaa...sangat... Yang nyuri siapa, yang disuruh bayar siapa.... Tapi begitulah, aparat tidak mau konflik lebih lanjut, akhirnya si pendatang bayar Rp 500 ribu untuk mengambil motor yang dicuri.

NP fitnah lagi.

Ketujuh,
"Judi togel di mana-mana di kota-kota, jual minuman keras dikelola pendatang dan dibeckingi aparat."

Komentar:
Ada gula ada semut. NP lupa, konsumen terbesar miras ya orang Papua.

Kedelapan,
"Aparat membeckingi orang luar Papua untuk menguasai 3 sumber utama milik orang Papua; 1) Merampas sumber daya alam dengan melakukan penambangan liar (illegal mining), pengambilan ikan secara liar dan pengambilan kayu secara ilegal."

Komentar:
Eksplorasi SDA secara sembarangan, tidak bisa dinisbatkan hanya kepada orang pendatang, karena ini terjadi karena ulah sistem. Hal yang sama terjadi juga di daerah-daerah lain di luar Papua.

NP juga mungkin pura-pura lupa, bahwa perusahaan eksplorasi SDA di Papua juga mempekerjakan orang Papua. PT Freepot misalnya, salah satu kepala divisinya adalah kakak kelas saya asli Papua, dengan gaji tembus Rp 100 juta/bulan. Belum lagi yang operator di lapangan, kebanyakan orang Papua.

NP juga lupa atau pura-pura tidak tahu. Penambangan liar pun hanya bisa dilakukan jika punya modal besar, karena topografi Papua yang sulit.

Mengatakan bahwa pelakunya pendatang, ini juga gebyah uyah ngawur. Karena pendatang yang bisa begitu hanyalah penguasaha-pengusaha besar dengan modal besar. Sementara sebagian besar pendatang justru tidak bisa melakukan itu. Mayoritas pendatang hanya sebagai PNS atau pedagang pasar.

Luar biasa fitnahnya.

Sembilan,
"2). Merampas sumber daya ekonomi orang Papua di seluruh pusat-pusat kota, distribusi barang dan jasa dikuasai pendatang, sumber-sumber ekonomi dikuasai. Kios, pasar bahkan angkot dan ojek dikuasai pendatang."

Komentar:
NP kelamaan di Jawa jadi lupa bagaimana karakter asli orang Papua.

Orang Papua masih belum bisa lepas dari kebiasaan: "kebutuhan hari ini, cara hari ini dan habis hari ini. Besok, cerita lain lagi."

Sedikit sekali orang Papua yang paham menabung dan investasi. Sudah banyak kesempatan diberikan, tapi hasilnya nihil.

Kalau toh berdagang, mereka umumnya hanya bisa dan mau berdagang pinang kangkung, pisang, singkong, pepaya dan beberapa lainnya. Tapi untuk mengelola ruko atau warung, mereka umumnya tidak bisa.

Saya punya kenalan kontraktor. Setiap beli tanah, dia selalu menjanjikan akan membangunkan satu ruko atau warung untuk pemilik tanah yang notabenenya orang Papua. Tapi hasilnya, ruko atau warung tersebut malah dijual lagi. Begitu kejadiannya.

Ya, NP tidak bisa salahkan orang yang banting tulang berusaha agar bisa hidup di Papua. NP seharusnya berkaca dengan kebiasaan orang Papua.
.
Kesepuluh,
"3). Merampas hak politik rakyat Papua, perampasan hari ini sudah merambah ke dunia birokrasi dan politik. Pendatang terlalu haus kuasa, mau jadi bupati, wakil, DPR dengan cara sogok yang  hamburkan uang sini, hamburkan uang sana. Pemilu hari ini nyaris dikuasai pendatang. Ada kabupaten yang anggota DPRnya nyaris 100% pendatang, ada kabupaten yang satu keluarga 7 orang DPRD.

Kalau 3 sumber kehidupan utama orang Papua dikuasai, maka apakah ada harapan hidup bagi orang Papua? Masa depan tentu sudah suram."

Komentar:
NP suruh baca lagi hasil keputusan Otsus yang memberikan kesempatan terlalu luas bagi putra daerah untuk berkuasa.

Kesebelas,
"Apakah tahu bahwa kepala daerah dan pejabat di Papua tersandera dan disandera oleh kontraktor dan anak buahnya yang rata- rata pendatang? Kontraktor menggunakan aparat negara memuluskan proyek, bahkan pencairan terlebih dahulu sebelum proyek berjalan. Karena tekanan dan teror.
.
Bupati hampir dipastikan disandera kepala dinas yang anggarannya besar seperti Dinas PU dan Dinas Keuangan, kerja sama dengan polisi dan jaksa teror kepala daerah dengan bukti penyalagunaan seakan-akan bupati bermasalah, ditunjukkan surat panggilan palsu, SPDP palsu, kepala daerah ketakutan sehingga selanjutnya hasil konspirasi merampok uang negara bermilyar-milyar."

Komentar:
Justru orang Papua ketika berkuasa tidak malu-malu untuk korupsi. Sudah rahasia umum itu.

Kedua belas,
"Kalau boleh saya jujur ‘apa adanya’, maka rumah sakit di Papua sudah dicap sebagai ‘tempat kematian’ bukan tempat persemaian manusia, bukan tempat kehidupan, apalagi rumah sakit pemerintah termasuk milik kepolisian, sekarang rakyat Papua sudah mulai curiga rumah sakit swasta sekalipun milik gereja. Orang Papua sangat takut ke rumah sakit, mereka lebih memilih pengobatan alami. Telah lama rumah sakit dicurigai orang Papua sebagai tempat pembersihan etnis Papua (etnic cleansing), rata-rata ibu muda yang pernah masuk rumah sakit saat hamil atau melahirkan selanjutnya tidak bisa melahirkan, ada juga ibu yang disuntik kesuburan tanpa persetujuan suami dan dirinya (mungkin ditanya saat mengalami kontraksi kesakitan saat melahirkan) sehingga tanpa sadar mengiyakan agar disuntik kesuburan.

Memang rata-rata tampilan fisik bangunan dan didalam rumah sakit sangat ‘buluk’ bahkan waktu saya dan Manager Nasution mantan Komnas HAM sekarang di LPSK melihat langsung air kran di rumah sakit dok 2, RS satu nomor 1 setanah Papua mati seminggu. Padahal air itu vital, air kehidupan tanpa air manusia pasti mati, apalagi di rumah sakit. Memang di dunia ini tenaga medis dan para medis itu istimewa/mereka wakil Tuhan di dunia tetapi untuk Papua tentu penilaian berbeda."

Komentar:
Ini fitnah NP lagi. Rumah sakit-rumah sakit di Papua selalu dibanjiri pasien orang Papua. Dan RS tidak pernah menolak. Yang ada bahkan mereka menolak membayar dokter dan obat.

Coba tanya para dokter yang mengabdi di pedalaman-pedalaman, siapa memangnya yang mereka rawat dan obati. Apa balasannya? Baru saja ada dokter yang dibakar pada kerusuhan Wamena. Itu balasannya atas pengabdian sang dokter??

Ketiga belas,
"Bangsa (tokoh-tokoh nasional lintas suku dan agama) sepatutnya meminta negara untuk mencari solusi penyelesaian masalah Papua secara bermartabat dan lebih progresif, bukan meminta represi militer di Papua. Kalau meminta operasi militer, maka tidak perlu minta karena sudah 58 tahun operasi militer telah berlangsung, rakyat Papua saban hari hidup dalam ancaman di tanah tumpah darah mereka yaitu tanah Papua milik bangsa Melanesia."

Komentar:
Fitnah NP lagi dengan mengatakan bahwa hingga saat ini orang Papua berada dalam ancaman oprasi militer.

Tidak ada operasi militer saat ini, bahkan orang Papua sudah hidup layaknya raja yang tidak bisa disentuh sekarang.

Keempat belas,
"Saya harus jujur sampaikan bahwa kita ini dua ras yang berbeda yaitu Ras Negro Melanesia dan Ras Mongoloid Melayu. Ibarat minyak dan air, tidak akan pernah bisa bersatu kecuali kalau rasisme, Papua phobia dan diskriminasi dihilangkan dari negara ini dan itu terasa tidak mungkin, karena diskriminasi di negeri ini sudah terlalu akut.”

Komentar:
Ini kejujuran seorang rasis sejati.[]

Tulisan Natalius Pigai bahkan sudah diunggah di media yang mengatasnamakan Islam yakni media era muslim.

Link bisa dilihat di sini : https://www.eramuslim.com/berita/tahukah-anda/pigai-mengapa-orang-papua-marah-pada-pendatang.htm

Berbagi :