Islam Solusi Untuk Papua

Foto Muslim Papua (Hanya Ilustrasi)

Hanya Islam Solusi Untuk Papua

Penulis: Halimah (Ibu Rumah Tangga)

Kepentingan barat memang amat kentara pada kisruh Papua, motifnya tentu tak lepas dari eksistensi kelompok yang kepentingan yang ingin menjarah Sumber Daya Alam dengan cara melepaskan bumi cendrawasih dari NKRI via referendum.

Juru bicara Komite Nasional Papua Barat (KNPB) Victor Yeimo mengatakan pihaknya akan menyerukan aksi mogok nasional di seluruh wilayah yang diklaim sebagai West Papua untuk mendesak Referendum atau penentuan nasib Papua lewat pemungutan suara rakyat.

"Kita sudah serukan rakyat Papua untuk melakukan mogok sipil nasional di wilayah West Papua, untuk mendesak Jakarta membuka ruang referendum di Papua Barat," kata dia, dalam wawancara dengan CNN Indonesia TV, Sabtu (31/8). Menurut Victor, itu merupakan bagian dari perjuangan KNPB yang akan dilakukan terus-menerus dalam menuntut referendum. Karena baginya Papua dalam kondisi "dijajah Indonesia".

"Dalam dekolonisasi, itu kewajiban negara yang sedang menjajah untuk memberikan hak penentuan nasib sendiri," kata dia. Victor mengaku ruang dialog dengan Jakarta tetap terbuka. Namun, itu terbatas pada perundingan untuk meminta referendum dan pengawasan internasional. "Tuntutan orang Papua harus perundingan dan pengawasan internasional," ucapnya.

Dua hari sebelumnya mahasiswa Papua pun mengadakan aksi di depan istana negara seperti yg dikutip pada CNN Indonesia (28/8) Puluhan mahasiswa Papua kembali mengibarkan Bendera Bintang Kejora saat berunjuk rasa menuntut referendum di depan Istana Merdeka. Mereka juga meminta Presiden Jokowi agar menemui massa.

Bendera Bintang Kejora juga sempat dikibarkan di depan Istana Negara oleh massa yang berunjuk pada rasa pekan lalu. Berdasarkan pantauan CNNIndonesia.com, sejumlah mahasiswa terlihat mengibarkan bendera Bintang Kejora persis di depan Istana Merdeka. Ada empat bendera bintang kejora yang dikibarkan dengan menggunakan bambu berukuran panjang.

Selain bendera, puluhan mahasiswa juga terlihat mengenakan baju dan menggambar bendera Bintang Kejora di tubuhnya.

Sebelum tiba di depan Istana, sejumlah aparat Kepolisian yang berjaga sempat melarang massa mengibarkan bendera Bintang Kejora. Aparat terdengar hanya memberi toleransi kepada mahasiswa untuk mengibarkan bendera Bintang Kejora di jalan yang berada di depan Mabes AD dan Kementerian Dalam Negeri.

Mengetahui larangan itu, massa terlihat bersorak dan memaksa untuk tetap mengibarkan bendera Bintang Kejora di depan Istana Merdeka. Negosiasi alot antara aparat dengan perwakilan massa sempat terjadi.

Bahkan sejumlah mahasiswa terlihat memaksa mobil komando untuk terus melaju menuju Istana Negara.

Tak lama negosiasi berlangsung, aparat Kepolisian terlihat memberi jalan dan mengizinkan massa menuju depan Istana Negara dengan mengibarkan bendera Bintang Kejora. Setiba di depan Istana Merdeka, seorang orator sempat meminta Presiden Jokowi menemui massa aksi. Hal itu diminta sebagai bentuk respon atas permintaan massa.

Tidak meratanya pembangunan di papua di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi menjadi alasan Papua menginginkan Referendum, penxitraan yang selama ini dilakukan oleh presiden Jokowi nyatanya dibayar kontan dengan kenyataan yang bertolak belakang. Bukan hanya itu, problem Papu juga berakar pada pandangan politik tertentu, bahwa identitas politik Papua itu satu jauh sebelum Indonesia merdeka. Maka mereka merasa punya hak kewenangan historis untuk berdiri sendiri bebas dari Indonesia.

Papua itu merupakan propinsi yang sangat stategis dan kaya. Letak geografis papua yang jauh dari Jakarta sehingga secara politik kontrolnya lemah. Papua sangat kaya akan sumber daya alam nya. Disana ada hutan, emas, minyak, tembaga, bahkan uranium.

Bisa di bilang papua itu sangat komplit, sedangkan keterikatan politik dengan jakarta disebut paling lemah.

Selain itu ada semacam persoalan yang belum terselesaikan yaitu masalah rasisme, kemiskinan dan ketidakmerataan pembangunan di semua bidang, walaupun pemerintah sudah menggelontorkan dana yang sangat tinggi untuk pembangunan di sana. Tetapi semua itu tidak menyelesaikan persoalan. Akhirnya konflik itu dimanfaatkan oleh pihak asing yang menginginkan papua lepas dari Indonesia.

Seharusnya negara mengelola kekayaan alam dan sumber-sumber pemasukan lainnya yang dihimpun dari kas negara untuk membiayai kepentingan pembangunan dan pelayanan kepada rakyat di Papua dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan Rakyat di Sana, bukan malah lelang SDA ke pihak Asing-Aseng.

Masalah pemerataan pembangunan dan kemajuan bagi semua daerah akan terjawab jika orientasi pembangunan yang dilakukan pemerintah untuk kesejahteraan daerah itu sendiri khususnya, jika semua daerah sudah terpenuhi pelayanan dan insfrastruktur dasarnya, dan bisa merasakan kemajuan dan kesejahteraan secara merata dan berkeadilan, maka tidak mungkin Papua atau daerah lainnya meminta untuk merdeka.

Begitulah Islam mewajibkan negara untuk menjaga keseimbangan perekonomian agar kekayaan tidak hanya beredar di kalangan atau di daerah tertentu saja. Apalagi sampai mengalir ke negara lain (Asing-Aseng).

Islampun mengatur sedemikian rupa mengenai bagaimana seharusnya sikap penguasa kepada rakyatnya yang wajib berlaku adil bahkan kepada semua manusia baik Muslim maupun Non Muslim. Banyak dikisahkan mengenai bagaimana seharusnya menjadi seorang pemimpin (khalifah) dalam Islam, seperti dikisahkan Umar bin Khattab dikenal sebagai khalifah yang peduli dengan rakyat. Dia adalah seorang pemimpin yang tegas. Tidak hanya itu, Umar juga suka menolong rakyatnya. Pada suatu hari, Umar bin Khattab melakukan perjalanan seorang diri ke luar kota.

Dia ingin melihat langsung kondisi rakyat yang dipimpinnya. Hingga bertemu dengan seorang anak yang sedang mengembalakan kambing lalu dibebaskannya budak itu menjadi manusia merdeka kemudian dihadiahkan beberapa ekor kambing kepada anak itu sehingga anak itu merasa sangat bahagia, dan anak itu baru menyadari bahwa Umar adalah seorang Khalifah.

Sungguh tidak perlu media untuk mencitrakan seorang pemimpin itu baik, cukup memberikan kebahagiaan secara hakiki kepada rakyatnya dengan memenuhi hak-hak kebutuhan dasarnya. Dalam Sistem Islam haram ada diskriminasi atas dasar suku, etnis, bangsa, ras, warna kulit, agama, kelompok dan sebagainya dalam hal pemberian pelayanan dan hak-hak rakyat. Islam pun mengharamkan cara pandang, tolok ukur dan kriteria atas dasar suku bangsa, etnis, ras, warna kulit.

Pemimpin dalam Islam paham betul bahwa tugasnya sebagai pemimpin adalah amanah sekaligus pelayan umat. Islam menegaskan bahwa tugas dan kewajiban pemerintah adalah menjamin terpeliharanya urusan-urusan dan kemaslahatan rakyat, sehingga harus bersikap adil. Dalam hal mengelola kekayaan alam, negara wajib menjamin bahwa kekayaan itu dipergunakan untuk kesejahteran rakyatnya bukan untuk kepentingan dirinya dan sekelompok orang apalagi Asing-Aseng. Karena seyogyanya amanah itu akan dimintai pertanggung jawaban di akhirat kelak atas urusan rakyatnya. Nabi saw bersabda:

"Imam (Khalifah/kepala negara) adalah pengurus rakyat dan ia akan dimintai pertanggungjawabannya atas rakyat yang diurusnya (HR al-Bukhari dan Muslim)."

Haram bagi pemimpin untuk mengkhianati rakyatnya atau memperlakukan secara tidak adil dan dzalim. Sebagaimana diriwayatkan dalam sebuah hadist "Sesungguhnya manusia yang paling dicintai oleh Allah pada hari kiamat dan paling dekat kedudukannya di sisi Allah adalah seorang pemimpin yang adil. Sedangkan orang yang paling dibenci oleh Allah dan paling jauh kedudukannya dari Allah adalah seorang pemimpin yang zalim.” (HR. Tirmidzi).

Jadi untuk semua permasalahan di Papua dapat diselesaikan hanya dengan menerapkan islam secara sempurna. Bahkan bukan hanya di Papua permasalahan di semua wilayah pun dapat di selesaikan oleh islam. Karna islam bukan sekedar agama ritual tapi juga seperangkat aturan yang mengatur urusan kehidupan

Wallahu'alam bish shawab.

Artikel ini masuk dalam kategori Oponi Pembaca, merupakan tulisan kiriman pembaca berutaislam.org.