Banser: Pemerintah Harus Berdialog dari Hati ke Hati dengan Masyarakat Papua

Yaqut Banser

Ketua Bidang Hankam Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PKB Yaqut Cholil Qoumas meminta pemerintah menangani konflik di Papua dengan cara yang tepat.


“Saya berharap publik juga ikut memberikan empatinya terhadap masalah ini. Jangan sampai malah ikut menjadi kompor atas konflik Papua," kata pria yang karib disapa Gus Yaqut itu, Jumat (30/8).

Ketua Umum GP Ansor itu juga meminta pemerintah melakukan komunikasi yang intensif dengan masyarakat Papua.

Banser sendiri adalah singkatan dari Barisan Ansor Serbaguna Nahdlatul Ulama atau disingkat Banser merupakan badan otonom NU dari GP Ansor. Bertugas dalam pengamanan, menjalankan misi kemanusiaan di berbagai daerah di Indonesia

“Tanyakan apa yang masyarakat Papua inginkan. Kalau soal Papua, jangan hanya persepsi Jakarta saja. Namun, benar-benar ditanya apa yang sebenarnya dibutuhkan masyarakat di sana,” imbuh dia.

Menurut Gus Yaqut, pemerintah harus melakukan pendekatan dari hati ke hati dengan masyarakat Papua.

“Sebab, sejatinya masyarakat Papua adalah saudara sebangsa dan setanah air," ungkap Gus Yaqut.

Menurut Gus Yaqut, duduk bersama dan dialog dari hati ke hati akan bisa menemukan arah pembangunan yang tepat bagi masyarakat Papua.

"Apa yang dilakukan mantan Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) yang melakukan pendekatan dari hati ke hati bisa dicontoh," ujarnya.

Gus Yaqut melanjutkan, dialog yang setara antara Jakarta dan Papua sangat penting.

Hal itu untuk memberi ruang sebesar-besarnya bagi tokoh-tokoh Papua memberikan rumusan pembangunan agar tidak didominasi oleh sudut pandang Jakarta.

Dia juga meminta pemerintah segera mengambil tindakan tegas yang telah dilakukan pihak-pihak yang memicu insiden Surabaya.

Salah satunya memberikan sanksi hukum terhadap oknum aparat yang diduga melakukan tindakan rasisme.

"Jangan hanya berupa teguran dan atau sanksi indisipliner, tetapi juga sanksi hukum dan umumkan kepada publik," tegas Gus Yaqut. [Jpn]

Posting Komentar untuk "Banser: Pemerintah Harus Berdialog dari Hati ke Hati dengan Masyarakat Papua"

Banner iklan disini