Demokrasi Dalam Proses Membunuh Dirinya Sendiri

DEMOKRASI DALAM PROSES MEMBUNUH DIRINYA SENDIRI

Oleh : Agung Wisnuwardana

Hairul Anas Suadi selaku saksi dari BPN Prabowo-Sandi menyebut Moeldoko mengatakan bahwa kecurangan merupakan bagian dari demokrasi. Pernyataan Moeldoko, kata Hairul disampaikan saat memberi pembekalan saksi TKN Jokowi-Ma’ruf Amin, 20-21 Februari 2019 di Hotel El Royale.

Moeldoko mengakui memang memberikan pembekalan kepada saksi TKN Jokowi-Ma'ruf Amin. Saat itu, ia menegaskan kepada para saksi untuk waspada terhadap segala bentuk kecurangan yang sangat mungkin terjadi dalam pesta demokrasi ini.

"Saya katakan kepada saksi, 'Hei, hati-hati dalam sebuah demokrasi yang mengutamakan kebebasan maka kecurangan itu bisa saja terjadi. Jadi kamu para saksi harus hati-hati, harus aware, harus waspada'. Sampai saya tekankan kalau kalian yang pakai kacamata harus duduk di depan," kata Moeldoko kepada wartawan di Bandara Husein Sastranegara, Kota Bandung, Kamis (detik.com, 20/6/2019).

Kesaksian Hairul Anas dan ungkapan Moeldoko ini menarik untuk didisuksikan.  Key word diskusinya adalah demokrasi dan kecurangan.

Berdiskusi tentang demokrasi tak bisa dilepaskan dari oligarki. Oligarki adalah suatu sistem yang muncul karena adanya konsentrasi kekayaan pada kelompok elit yang akhirnya mempengaruhi kekuasaan. Kelompok elit ini sering disebut oligark, yaitu kelompok yang memiliki kekayaan yang berlimpah dan menjadikan kekuasaan sebagai alat untuk mempertahankan dan meningkatkan kekayaannya. 

Menurut Jefrey A Winters (profesor politik dari Northwetern University, USA), sejak lahirnya demokrasi sekitar 250-300 tahun yang lalu ternyata konsentrasi kekayaan pada kelompok tertentu semakin meningkat dan kesenjangan ekonomi semakin lebar.

Menurutnya kondisi ini terjadi di seluruh dunia termasuk di Indonesia. Misalnya di Amerika Serikat, pendapatan orang terkaya adalah 20.000 kali pendapatan orang biasa. Di Indonesia, GDP 40 orang terkaya di Indonesia adalah 630.000 kali GDP orang biasa (Jefrey A. Winters, 2016).

Data pada tahun 2011 ternyata 1% orang menguasai 43% kekayaan dunia (saat ini sudah meningkat menjadi 50%), 9% orang menguasai 44% kekayaan dunia, 24% orang menguasai 13% kekayaan dunia dan 66% tidak memiliki kekayaan sama sekali. Untuk kasus di Indonesia kondisinya lebih parah dari data dunia, bahkan banyak orang Indonesia yang kekayaannya negatif.

Pertanyaan kritisnya adalah mengapa demokrasi melahirkan kelompok elitis dengan kekayaan melimpah dan menimbulkan kesenjangan ekonomi yang sangat lebar? Hal ini terjadi karena demokrasi menawarkan konsep kebebasan memiliki. Konsep kebebasan memiliki secara faktual tak mampu melahirkan keadilan tetapi malah menghasilkan konsentrasi kekayaan yang menumpuk pada kelompok elitis kapitalis.  Sumber daya yang menguasai hajat hidup orang banyak pun dikuasai oleh personal atau segelintir orang.

Dalam perkembangannya kelompok elitis kapitalis ini kemudian mempengaruhi keputusan-keputusan politik dan jadilah mereka menjadi para oligark.  Para oligark dengan material power-nya menyediakan dana untuk memenangi kontestasi politik demokrasi. 

Dalam konteks Indonesia, perubahan orde baru ke orde reformasi tak mampu menghilangkan para kapitalis oligark.  Kapitalisme yang membentuk varian baru neoliberalisme ternyata malah semakin “menggemukkan” para oligark dengan konsentrasi kekayaannya. Mereka tetap hidup dan terus mengendalikan keputusan-keputusan politik demokrasi di Indonesia. Cara apapun akan dilakukan dengan kekayaan mereka. Media akan dikendalikan, lembaga survey akan dibayar mahal untuk membentuk opini dan tentu kecurangan yang ditata rapi pun siap dilakukan. Semua itu tak lain untuk meraih kekuasaan guna mempertahankan kekayaan dan menambah kekayaan.

Menurut  Jefrey A. Winters, oligarki di Indonesia memiliki sifat unik yaitu mengedepankan ideologi “bagi-bagi” diantara segelintir kapitalis oligark.  Mereka memiliki prinsip “gotong-royong” dan “musyawarah mufakat” untuk berbagi kekayaan Indonesia.

Para intelektual dan akdemisi terus mencari cara agar oligarki hilang. Mereka terus berkreasi menata prosedur demokrasi untuk menghilangkan oligarki tetapi ternyata oligarki terus muncul.  Hal ini seperti menegakkan benang basah yang tak akan mungkin terjadi.

Mengapa sulit diselesaikan hanya dengan menata prosedur demokrasi ? Mari kita berpikir cerdas, demokrasi menyediakan kebebasan memiliki yang diperlukan oleh para kapitalis oligark. Dan para kapitalis oligark menyediakan uang untuk membiayai kontestasi politik demokrasi yang mahal. Demokrasi dan kapitalisme akhirnya bergelindan membangun lingkaran setan problematika sistemik, ruwet dan kusut yang sulit untuk diselesaikan.  Dalam arti lain demokrasi sebenarnya sedang membunuh dirinya sendiri.

Bagi siapa saja yang mencintai tanah dan air negeri ini maka sudah saatnya berpikir untuk mengambil pilihan meninggalkan demokrasi.  Dan saatnya kita campakkan sistem rusak ini, suatu sistem yang mengatasnamakan rakyat tetapi nyatanya menindas rakyat, menipu rakyat dan mencurangi rakyat. 

Demokrasi dan kapitalisme lahir dari prinsip sekulerisme, pemisahan agama dari kehidupan.  Oleh karena itu demokrasi tak akan pernah memberi peluang untuk diterapkannya syariah Islam secara kaffah.  Syariah Islam yang diterima hanya syariah Islam yang dianggap bisa menambal sulam kebobrokan sistem demokrasi dan kapitalisme. Sedangkan syariah Islam yang dianggap akan mengganggu eksistensi sekulerisme, demokrasi dan kapitalisme tak akan pernah diakomodir, bahkan akan dimonsterisasi.  Pejuang syariah Islam pun akan dikriminalisasi.  Pengalaman Akhina Mursi di Mesir dan FIS di Aljazair menjadi bukti demokrasi bukan untuk islam.  Dan tentu apa yang dirasakan umat Islam di Indonesia akhir-akhir ini semakin menguatkan fakta ini.

Berbagi :